Karena terkait dengan pemerintahan sebelumnya, Ahmadi menyarankan persoalan ini diclearkan dengan Dinas Pemerintahan Desa dan Badan Keuangan Daerah yang lebih mengetahui persoalannya. “Ini peninggalan pemerintahan sebelumnya, jangan dibenturkan dengan kita,” kata Ahmadi.
Bagaimana dengan pengadaan kendaraan dinas Walikota dan Wakil Walikota…? Pengadaan mobil dinas sudah diproses menggunakan APBD Perubahan Rp 4,05 M dan telah mendapat persetujuan DPRD Kota Sungaipenuh.
Ketua DPRD Kota Sungaipnuh Fajran Nahru membenarkan, anggaran untuk pengadaan kendaraan dinas sudah disahkan. Dijelaskan, secara aturan tidak ada yang salah dengan mekanisme pengajuan maupun persetujuan anggaran. “Sudah kita proses dan sahkan. Tidak ada persoalan,” kata Fajran.
Menurut informasi 16 desa yang belum kebagian ADD Rp 60 juta. Desa Baru Debai, Desa Gedang, Kampung Tengah, Koto Baru, Koto Dumo, Koto Keras, Koto Pudung, Koto Padang, Koto Renah, Koto Teluk, Koto Tengah, Kumun Hilir, Pendung Hiang, Renah Kayu Embun, Desa Sembilan dan Tanjung Mudo.(red)
