Batang Hari, Koranjambi.com — Komisi II DPRD Kabupaten Batang Hari melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Jambi Distribusindo Raya (JDR), perusahaan yang merupakan bagian dari Wings Group, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus meninjau pelaksanaan tugas dan kinerja Tim Terpadu (Timdu) Pemerintah Kabupaten Batang Hari.
Sidak itu merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batang Hari. Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, S.E., dan dihadiri anggota Komisi II DPRD, manajemen PT JDR, unsur pemerintah terkait, aparat penegak hukum, organisasi mahasiswa, tokoh masyarakat, serta insan pers.
Dari pihak perusahaan hadir Pimpinan PT JDR Jambi, Ihsan, bersama DC Bulian Pedrik dan jajaran. Sementara dari unsur masyarakat hadir Boy Marsukun, S.E., selaku Ketua PLK.SP.J.BMJ Desa Sungai Buluh, Ketua Aliansi Masyarakat Sungai Buluh, perwakilan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), tokoh masyarakat, ketua RT, serta para Tuo Tengganai.
Selain itu, kegiatan juga dihadiri perwakilan Kejaksaan Negeri Batang Hari, unsur kepolisian, serta wartawan dari media cetak, media daring, media elektronik, hingga televisi lokal di Provinsi Jambi.
Dalam sidak tersebut, Komisi II DPRD Batang Hari meninjau sejumlah lokasi dan meminta keterangan dari pihak perusahaan maupun pihak terkait guna memperoleh informasi yang akurat dan objektif. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas perusahaan serta pelaksanaan tugas Timdu Pemkab Batang Hari.
Wakil Ketua II DPRD Batang Hari, Muhammad Firdaus, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memastikan fakta di lapangan sesuai dengan informasi yang diterima DPRD.
“DPRD ingin memperoleh data dan fakta yang objektif sehingga setiap keputusan atau rekomendasi yang dihasilkan benar-benar berdasarkan kondisi di lapangan,” ujarnya.
Komisi II DPRD Batang Hari berharap seluruh pihak dapat bersikap terbuka, transparan, dan kooperatif dalam memberikan informasi yang diperlukan. Dengan demikian, proses pengawasan dapat berjalan maksimal dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah daerah maupun perusahaan.
Hasil sidak dan RDP tersebut selanjutnya akan dibahas dalam forum lanjutan guna memastikan seluruh kegiatan dan kebijakan yang berkaitan dengan operasional perusahaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen DPRD Batang Hari dalam menjalankan fungsi pengawasan demi mewujudkan transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap kepentingan masyarakat Kabupaten Batang Hari. (nad)
