Koran Jambi, Batanghari- Wakil Bupati Batanghari H Bakhtiar SP Buka dan Pimpin rapat koordinasi pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regrosek) Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Batanghari Tahun 2022.
Bertempat di ruang pola besar kantor Bupati Batanghari acara tersebut juga di hadiri Asisten I Sekda Batanghari M Rifai Kadir, Kepala BPS Provinsi Jambi, Kepala BPS Batanghari, Unsur Forkopimda, Kepala OPD, Para Camat dan Kades Se-Kabupaten Batanghari serta tamu undangan lainnya, Rabu 21/09/2022.
Kepala BPS Batanghari Hartono dalam sambutannya mengatakan, tujuan Rakor Raksosek ialah menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek di Kabupaten Batanghari.
“Program perlindungan sosial pemberdayaan masyarakat. Rapat koordinasi merupakan moment penting untuk penyampaian kebijakan informasi terkini kepada pemerintah daerah dan nanti BPS Batanghari yang akan bersama-sama menyiapkan pelaksanaan pendataan pada tahun 2022,” katanya.
Sementara itu, Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar menyampaikan, pada hari ini kita melaksanakan Rakor daerah Kabupaten Batanghari dalam rangka pendataan awal Regsosek tahun 2022.
“Pemerintah Kabupaten Batanghari menyambut baik dengan kegiatan pendataan ini, karena kita dalam hal proses meregistrasi mencatat data, baik itu dalam perlindungan sosial maupun ekonomi kita di Kabupaten Batanghari menghendaki data yang valid,” ucap Wabup.
Dikatakan Bakhtiar dalam hal melaksanakan kebijakan satu data di Kabupaten Batanghari belum singkron, mudah-mudahan ini di awali penyusunan database kependudukan sekaligus untuk perencanaan pemberdayaan masyarakat kita di kabupaten Batanghari.
“Pada kesempatan ini tentunya kepala BPS Jambi melalui BPS Batanghari melaksanakan proses pendataan atau meregistrasi data kependudukan, baik itu yang digunakan untuk perlindungan sosial maupun proses pemberdayaan masyarakat di kabupaten Batanghari pada masa yang akan datang,” ujarnya.
Sambungnya, banyak data yang harus di validasi terutama sekali masalah perindustrian, masih banyak data sosial yang masih perlu kita perbaiki secara bersama, baik untuk yang dapat bantuan dari pemerintah (bantuan sosial) maupun ketepatan dari penerima subsidi. Tentu nya proses pendataan ini memerlukan proses perencanaan kita kedepan baik itu dalam hal perlindungan validasi masyarakat maupun database ataupun ruang kehidupan masyarakat Kabupaten Batanghari. (Nda)
