Sebab menurut Anita, jika Kepala Dinas PUTR tidak memahami apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka pembangunan tersebut bisa dikatakan tidak tepat sasaran.
“Ketika kadis tidak paham kebutuhan masyarakat Batanghari, kan gawat. Intinya dia paham Batanghari, ready dan siap membangun kabupaten tercinta ini,” pungkasnya.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Batanghari saat ini tengah melakukan lelang empat jabatan eselon II dan masih dalam tahap seleksi. Sebanyak empat jabatan tersebut yaitu Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian; lalu yang terakhir Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sebanyak tiga orang mengikuti seleksi Kepala Dinas PUTR Batanghari. Mereka yaitu Rachmad Syafutra ST MM, Ajrisa Windra ST MM dan Ahmad Agung Bayu Aji ST.
Rachmad Syafutra diketahui saat ini tengah menjabat sebagai salah satu pejabat struktural di Dinas PUPR Provinsi Jambi. Lalu Ajrisa Windra, saat ini menjabat sebagai Kabag Perekonomian Setda Kota Jambi. Terakhir Ahmad Bayu Aji, saat ini menjabat sebagai Kabid SDA Dinas PUTR Batanghari.
Ketiganya merupakan orang yang berpengalaman bekerja di Dinas Pekerjaan Umum. Hanya saja, saat ini Ajrisa Windra yang terdepak dari dinas PUTR Kota Jambi. Namun dirinya pernah beberapa kali memegang jabatan di Dinas PUTR Kota Jambi dan sempat tersandung masalah hukum saat menjabat sebagai Kepala UPTD UPCA Kota Jambi. Dikarenakan adanya temuan BPK RI tahun 2016 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,1 miliar. (tra)
