KORANJAMBI.COM: ekonomi

Rumah Kosong Korban Pesawat SJ 182 Dibobol Maling

Warga Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten, sedang berduka. Salah satu warganya menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air.

Banjir di Kalsel Rendam 24 Ribu Rumah

10 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dilanda banjir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), mencatat korban meninggal akibat banjir tersebut jadi 15 orang.

Wisata Danau Sipin Jambi Butuh Lahan Parkir dan WC Umum Tambahan

Obyek wisata Danau Sipin, Kota Jambi, menjadi salah satu destinasi kunjungan di hari-hari libur. Tetapi, ada yang kurang dari obyek wisata ini. Dan itu menyulitkan para pengunjung yang datang ke Danau Sipin.

Harga Sawit di Jambi Terus Naik

Meski di tengah musim hujan, harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit di Provinsi Jambi terus mengalami peningkatan.

Operasional Angkutan Batubara Distop Sementara

Guna menyambut Natal dan Tahun Baru, Dinas Perhubungan Provinsi Jambi menghentikan sementara truk angkutan batubara selama puncak arus mudik dan arus balik.

Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label ekonomi. Tampilkan semua postingan

Kamis, 10 September 2020

Pemerintah Terbitkan PP Keringanan Iuran BPJS hingga 99 Persen

BPJS Ketenagakerjaan Potong Iuran Peserta Hingga 90%

Koranjambi.com, Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran BPJS Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19).

Pada PP Nomor 49 yang diteken sejak Senin (31/8/2020) lalu ini, ada tiga poin yang meringankan danh membantu pengusaha dan pekerja. Salah satu isinya memberikan keringanan iuran JKK dan iuran JKM BPJS sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.

PP ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama wabah corona (Covid-19).

“PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi Covid-19,” ujar Menaker Ida di Kemnaker, Jakarta, Rabu (8/9/2020).

Menaker Ida menjelaskan, ada tiga jenis pelonggaran iuran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP Nomor 49 Tahun 2020 tersebut. Pertama, kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), iuran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pensiun (JP) setiap bulan. Semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.

Selain itu keringan kedua berupa keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan. Lalu keringanan ketiga, penundaan pembayaran sebagian iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan.

“Ketentuan relaksasi ini dimulai sejak iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan Agustus 2020 sampai Januari 2021, ” katanya.

Untuk memperoleh relaksasi, Menaker Ida mengatakan berdasarkan pasal 13 ayat (1) mensyaratkan pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang mendaftar sebelum bulan Agustus 2020 diberikan keringanan iuran JKK dan JKM setelah melunasi iuran tersebut sampai bulan Juli 2020.

“Dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.

Menurut Menaker Ida, bagi pemberi kerja, peserta penerima upah dan peserta bukan penerima upah yang telah melunasi iuran JKK dan JKM di bulan Agustus 2020 atau bulan berikutnya dan terdapat kelebihan, maka kelebihan iuran JKK dan JKM tersebut diperhitungkan untuk pembayaran iuran JKK dan iuran JKM berikutnya.

Menaker berharap PP ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan dan meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban membayar iuran jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana nonalam penyebaran COVID-19.

“Relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih dalam bagi para pengusaha dalam mengalokasikan dana operasional perusahaan, ” ujarnya.

Menaker Ida mengungkapkan hasil survei online Lembaga Penelitian Indonesia (LIPI), Badan Litbang Ketenagakerjaan, Kemnaker dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan selama periode 24 April 2020 sampai dengan 2 Mei 2020 menginformasikan bahwa pandemi Covid-19 juga sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan di Indonesia.

Melemahnya perekonomian dan terjadinya penurunan produktivitas akibat Covid-19 tentunya berdampak terhadap pekerja dan pemberi kerja. Fenomena yang dialami pekerja/buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban, yakni iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Dalam kondisi tersebut, pemerintah perlu hadir dengan langkah cepat dan tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan dengan normal. Di bidang kesehatan, Pemerintah terus berupaya mengendalikan Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas.

“Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja/buruh,” ujar Menaker Ida.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, menambahkan bahwa relaksasi iuran ini merupakan bentuk stimulus yang diberikan Pemerintah kepada Pemberi Kerja melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada pekerja melalui Bantuan Subsidi Upah Pekerja/Buruh.

“Kami menyambut baik dan siap menjalankan kebijakan pemerintah ini untuk menjaga iklim usaha tetap tumbuh di tengah kondisi pandemik dalam kerangka Pemulihan Ekonomi Nasional,” ungkap Agus Susanto.

Tak dapat dipungkiri bahwa kebijakan ini akan berdampak pada kondisi finansial BPJS Ketenagakerjaan, namun BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan langkah-langkah efisiensi agar dapat membantu peserta dalam menghadapi dampak ekonomi pandemi covid, melalui program relaksasi iuran dari Pemerintah.

Wakil Ketua Komite Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial APINDO, Dipa Susila, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas penerbitan PP ini. Dipa menyatakan, PP tersebut sangat penting bagi para pengusaha dalam menjalankan usahannya.

Baca Juga : Viral Logo PDIP Muncul Sebagai Lambang Pancasila Sila ke-4

“Relaksasi ini penting bagi kita agar kita bisa terus menjalankan usaha dengan baik karena kalau pengusaha atau perusahaan bisa berjalan dengan baik, tentuny bisa terhindar juga PHK atau bertambahnya pengangguran,” kata Dipa.

Namun demikian, ia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi lain selain PP tersebut. Hal itu disebutnya supaya lebih dapat mengurangi beban pengusaha dalam menjalankan usahanya.(*)

Telah Tayang di : jambiseru.com

Kamis, 27 Agustus 2020

Akhirnya! Subsidi Gaji Pekerja Rp 600 Ribu Cair Hari Ini

BLT Rp600.000 untuk UMKM Cair Lewat BRI dan BNI

Koranjambi.com, Setelah sempat ditunda, Akhirnya Pemerintah hari ini mencairkan subsidi gaji Rp 600.000 per bulan. Di tahap pertama ini, baru ada 2,5 juta pekerja yang datanya sudah tervalidasi.

Adapun pencairan subsidi gaji tersebut sempat tertunda karena masalah data. Semula, pencairan direncanakan pada 25 Agustus, kemudian molor menjadi 27 Agustus.

Dikutip dari Kumparan.com, berikut informasi lengkap mengenai subsidi gaji yang akan dicairkan langsung dua bulan atau Rp 1,2 juta per penerima.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pencairan subsidi gaji hari ini akan langsung dilakukan oleh Presiden Jokowi. Untuk tahap awal, subsidi gaji ini akan dicairkan ke 2,5 juta pekerja yang sudah terverifikasi.

Sedangkan sisanya akan menyusul. Total pekerja yang akan mendapatkan bantuan ini ada 15,72 juta orang.

Total anggarannya mencapai Rp 37,87 triliun. Masing-masing pekerja yang lolos verifikasi akan mendapatkan total bantuan subsidi gaji Rp 2,4 juta selama empat bulan, terhitung dari September hingga Desember.

Pembagiannya akan dilakukan dua kali yakni pada Agustus untuk pencairan September dan Oktober. Tahap kedua akan cair pada September untuk jatah November dan Desember.

“Insyaallah akan diagendakan launching bantuan pemerintah ini besok pada kamis 27 Agustus 2020 oleh Pak Presiden,” kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX, Rabu (26/8).

Sempat Tertunda

Tertundanya pembayaran subsidi gaji Rp 600.000 ini karena BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek harus memvalidasi data-data pekerja, berikut nomor rekeningnya yang harus dikumpulkan satu per satu.

Total pekerja yang diproyeksikan menerima subsidi gaji Rp 600.000 ini ada sebanyak 15,7 juta. Sedangkan nomor rekening mereka tersebar di 127 bank.

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto menjelaskan, pihaknya tidak memiliki nomor rekening 15,7 juta pekerja itu. Karena data yang terdaftar di BPJamsostek hanyalah nama beserta nomor kepesertaan aktif per Juni 2020. Sehingga nomor rekening pekerja harus dilaporkan HRD atau pemberi kerja ke BPJamsostek.

“Setelah kita sisir dapat 10,8 juta. Ini 10,8 juta yang sudah valid, kita serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap,” kata Agus.

Artinya, masih ada data 4,9 juta pekerja yang belum tervalidasi. Data yang sudah tervalidasi pun, akan dicek ulang oleh Kemnaker setelah diterima dari BPJS Ketenagakerjaan. Menaker Ida Fauziyah menyebut, hal ini untuk prinsip kehati-hatian sehingga tidak salah sasaran.

Syarat Penerima Subsidi Gaji

– Tercatat sebagai Warga Negara Indonesia
– Terdaftar sebagai peserta aktif Jamsostek paling lambat bulan Juni 2020
– Aktif membayar Iuran BPJS Ketenagakerjaan hingga Juni 2020
– Gaji yang dilaporkan harus di bawah Rp 5 juta
– Bukan karyawan BUMN, lembaga negara, dan non ASN
– Memiliki nomor rekening aktif.

Bisa Dicek

Adapun para pekerja bisa mengecek apakah sudah terdata di BPJS Ketenagakerjaan dengan cara berikut ini:
Via SMS

Peserta dapat mengirim pesan SMS ke nomor 2757.

Ketik Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) lalu kirim ke 2757

Selanjutnya peserta dapat mengirim pesan dengan format SALDO (spasi) nomor peserta lalu kirim ke 2757.

Via Aplikasi BPJSTK Mobile

Unduh aplikasi BPJSTK Mobile secara gratis.

Aplikasi ini tersedia di Android maupun iOs. Kemudian peserta harus melakukan registrasi.

Registrasi berguna agar peserta mendapatkan PIN. Setelah terdaftar dan bisa login maka peserta bisa langsung mengecek status kepesertaannya secara langsung.

Via Laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id

Pekerja bisa mengecek status kepesertaan Jamsostek melalui laman resmi sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.

Baru 10,8 Juta Data Pekerja yang Valid

Direktur Utama BPJamsostek Agus Susanto mengatakan, data pekerja yang baru tervalidasi hingga hari ini baru 10,8 juta. Padahal, total pekerja yang ditargetkan pemerintah untuk bantuan ini sekitar 15,7 juta orang yang bergaji di bawah Rp 5 juta per bulan.

“Setelah kita sisir dapat 10,8 juta. Ini 10,8 juta yang sudah valid, kita serahkan ke Kementerian Ketenagakerjaan secara bertahap dan dengan prinsip kehati-hatian agar program ini berjalan baik,” kata Agus saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (26/8).

Agus menjelaskan, salah satu kendala mengecek pendataan ini karena BPJamsostek tidak memiliki nomor rekening 15,7 juta pekerja ini. Data yang terdaftar di BPJamsostek hanya nama beserta nomor kepesertaan aktif per Juni 2020.

Karena itu, BPJamsostek harus mencari nomor rekening 15,7 juta pekerja dengan menghubungi berbagai pihak termasuk perbankan. Dari 15,7 juta pekerja, hanya 13,8 juta pekerja yang ditemukan nomor rekeningnya.

“Lalu kita lakukan validasi berlapis. Lapis pertama kita lakukan validasi ke penerbit nomor rekening tersebut. Ternyata tersebar di 127 bank. Nah ini kita lakukan validasi pakai IP transaksi banking gateway terus menerus,” ujarnya.

Baca Juga : Geger, Beredar Chat Mesra Oknum Sekda dengan Seorang Dokter Gigi

Sayangnya, kata Agus, proses percepatan validasi nomor rekening tersebut, mengganggu sistem operasional perbankan. Sehingga, BPJS Ketenagakerjaan pun harus melakukannya sedikit lambat sehingga baru mendapatkan 10,8 juta data pekerja yang sudah divalidasi berlapis.

Agus mengatakan, dari 15,7 juta pekerja, ada sekitar 1 juta lebih pekerja yang datanya tidak valid. Data yang tidak valid ini akan dikembalikan ke pemberi kerja untuk diperbaiki. (*) 

Sumber : kumparan.com

Senin, 24 Agustus 2020

Bantuan Rp600 Ribu Batal Cair Besok

Menaker Keluarkan Surat Edaran Perlindungan Pekerja | Republika Online

Menaker Ida menyebut pemerintah perlu 4 hari untuk memvalidasi data calon penerima BLT pekerja Rp600 ribu per bulan. (Dok. Kemnaker).

Koranjambi.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah meminta maaf Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk pekerja bergaji di bawah Rp5 Juta tak bisa dicairkan besok.

Berdasarkan petunjuk teknis (Juknis) yang dibuat pemerintah, validasi data paling lambat dapat dilakukan dalam empat hari.

"Kalau dalam juknis-nya itu waktu paling lambat itu 4 hari untuk melakukan cek list, jadi 2,5 juta. Kami mohon maaf. Butuh kehati-hatian untuk menyesuaikan data yang ada," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Senin (24/8).

Pencairan BLT tersebut mundur dari rencana yang telah disampaikan. 

Sebelumnya, Ida pun menyatakan bantuan itu akan secara simbolik disalurkan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (25/8).

Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan proses pencairan BLT Rp600 ribu kepada pekerja bergaji di bawah Rp5 juta sudah mulai dicairkan hari ini lantaran Ida telah mengeluarkan permenaker terkait dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sudah diterbitkan.

Kendati demikian, pencairan itu ternyata tak bisa dilakukan dengan cepat. Sebab, Ida menyampaikan, pencairan juga perlu dilakukan bertahap menyesuaikan data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi.

Untuk batch pertama, 2,5 juta data yang telah diterima akan dilakukan proses validasi. Setelah itu, lanjut Ida, pihaknya akan menyerahkan data tersebut kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk bisa mencairkan uangnya yang akan disalurkan ke bank penyalur yakni bank pemerintah.

"Jadi bank pemerintah dan bank penyalur tersebut nanti akan ditransfer dipindahbukukan ke penerima program subsidi upah/gaji. Kami merencanakan batch pertama 2,5 juta, mudah-mudahan 2,5 juta itu minimal per minggu sehingga dari 15,7 juta itu datanya bisa masuk pada akhir September 2020 nanti, " katanya.

Ida menambahkan untuk pegawai pemerintah non PNS (PPNPN), sepanjang PPNPN tersebut menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, maka dia termasuk yang menerima program bantuan subsidi gaji/upah ini.

Semula bantuan subsidi dari pemerintah ini diperuntukkan bagi karyawan swasta yang bergaji di bawah Rp5juta. Namun setelah koordinasi rapat lintas Kementerian/Lembaga memberi kesempatan PPNPN yang tak menerima gaji ke-13 dan sebagai peserta BPJS Ketengakerjaan, mereka berhak menerima subsidi upah. Jadi total sebanyak 15,7 juta.

"Saat ini telah tersedia data rekening calon penerima program subsidi upah/gaji sebanyak 13,7 juta dan masih ada 2 juta lagi data rekening yang masih dalam proses validasi, " katanya.

Sumber : cnnindonesia.com

Subsidi Rp 600 Ribu per Bulan Cair Mulai Besok, Ini 3 Cara untuk Cek Penerima Subsidi

Uang beredar pada Juni sebesar Rp6.393 triliun

Pemerintah akan memberikan subsidi gaji ke pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 600 ribu per bulan. Gaji ini diberikan untuk empat bulan atau total Rp 2,4 juta per orang.

Untuk tahap September-Oktober, subsidi gaji ini bakal cair Selasa (25/8).

"Subsidi upah insya Allah akan di-launching oleh Bapak Presiden tanggal 25 Agustus ini," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah

Pemerintah menyiapkan anggaran Rp 37,7 triliun untuk program bantuan subsidi gaji. Penerima subsidi gaji ini akan menerima bantuan Rp 600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayarannya dilakukan selama 2 tahap atau Rp 1,2 juta setiap penyaluran. 

Sebelumnya, Ida mengungkapkan, selain gaji di bawah Rp 5 juta, karyawan swasta yang menerima bantuan 600.000 dari pemerintah harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan. 

Baca juga: 9 Tahanan BNNP Jambi Melarikan Diri, 2 Berhasil Diamankan Kembali

Tercatat, sampai saat ini pemerintah telah mengantongi sekitar 12 juta rekening calon penerima bantuan subsidi gaji BPJS Ketenagakerjaan.

"Sekarang alhamdulillah, teman-teman pekerja kita yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan datanya sudah 12 juta nomor rekening sudah masuk," kata Ida. 

"Kita minta teman-teman BPJS untuk memvalidasi datanya dan kami di Kementerian Ketenagakerjaan menerima datanya dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang melakukan validasi adalah teman-teman dari BPJS Ketenagakerjaan," tambah Ida. 

Image

Pemberian BLT BPJS Ketenagakerjaan ini akan disalurkan secara bertahap. Pemerintah juga meminta perusahaan pemberi kerja proaktif menyampaikan data nomor rekening karyawan penerima bantuan. 

"Jadi untuk subsidi bulan September-Oktober akan kita berikan pada akhir Agustus ini. Dan 2 bulan berikutnya akan diberikan. Jadi diberikan dalam bentuk transfer langsung ke rekening penerima 2 bulan sekali, Rp 1.200.000," tutupnya.

Sementara itu dikutip dari laman BPJamsostek ada beberapa cara untuk memeriksa status kepesertaan: 

Pertama Via SMS 

Peserta dapat mengirim pesan SMS ke nomor 2757. 

Ketik : Daftar(spasi)SALDO#NO_KTP#TGL_LAHIR(DD-MM-YYYY)#NO_PESERTA#EMAIL(bila ada) lalu kirim ke 2757 

Setelah itu peserta dapat mengirim pesan dengan format SALDO (spasi) nomor peserta lalu kirim ke 2757.

Kedua Via Aplikasi BPJSTK Mobile 

Caranya, unduh aplikasi BPJSTK Mobile. Aplikasi ini tersedia di Android, iOs, dan Blackberry 

Setelah itu peserta harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Registrasi berguna agar peserta mendapatkan PIN. 

Setelah terdaftar dan bisa login maka peserta bisa langsung mengecek status kepesertaannya secara langsung. 

Ketiga Via Laman sso.bpjsketenagakerjaan.go.id 

Anda bisa mengecek status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan melalui laman resmi sso.bpjsketenagakerjaan.go.id.(red)

Sumber : kumparan.com