Batanghari, koranjambi.com – Dirjen OTDA Kemendagri sebut sebanyak 419 kabupaten di Indonesia, Kabupaten Batang Hari yang Pertama Melaksanakan Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) bersama Ditjen OTDA Kemendagri.
Kegiatan tersebut dilaksanakan bertujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil evaluasi kerja penyelenggaraan pemerintah daerah di Tahun 2021-2022, Selasa (26/09/2023).
Dalam sambutannya Imelda mengatakan, kehadiran Bupati dalam Kegitan ini menunjukkan bahwa LPPD yang menjadi laporan wajib kepala daerah, dalam hal ini menjadi atensi yang tertinggi. Dikatakanya sebelum Covid -19 melanda, tepatnya di tahun 2019-2020, Kemendagri memang tidak merilis pencapaian status kinerja daerah.
“Karena memang pelaporan LPPD dari manual ke sistem itu memerlukan waktu dan cara yang tidak sebentar. Sehingga di tahun 2021, Mendagri baru menyampaikan dan merilis Permendagri terkait hasil peningkatan atau hasil evaluasi kinerja pemerintahan daerah,” Jelasnya.
Kemudian di tahun 2022, tim dari Kemendagri akan kembali merilis dan berharap tidak ada maslah di kemudian hari. Karena dari tim nasional hasil LPPD 2022 yang dilaporkan pada tahun 2023 akan segera disampaikan ke Mendagri.
“Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat EKPKD dalam hal ini Kemendagri juga usdah menyampaikan terkait hasil semua peningkatan kinerja daerah kepada Presiden RI, dalam waktu dekat ini, Kemendagri akan mengagendakan pertemuan dengan 10 daerah yang meraih peringkat terbaik dalam hasil pelaporan LPPD tersebut,” papar Imelda.
Sambungnya, dalam hal ini, 3 provinsi, 10 kabupaten dan 10 kota yang akan menerima penghargaan Satya Lencana Tahun 2021-2022. Semoga di tahun 2022 Kabupaten Batanghari ada perubahan perbaikan.
“Perlu kami sampaikan, penghargaan Satya Lencana tersebut akan diserahkan langsung kepada Kepala Daerah yang menerima penghargaan. Secara by name, yang artinya atas nama pribadi Kepala Daerah,” tutupnya. (nda)
