Koran Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto acap kali menerima laporan dari masyarakat terkait penerimaan bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran di masyarakat. Aduan laporan ini menimbulkan spekulasi akan data penerima bansos hanya orang-orang terdekat dari kepala desa.
Untuk itu, Edi Purwanto meminta dilakukan update DTKS dengan melibatkan Kepal Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Adanya keterlibatan semua pihak ini kata Edi untuk mengurai spekulasi masyarakat yang berkembang.
“Ada beberapa laporan yang masuk, misalnya di salah satu desa datanya tidak valid, yang disalah kan siapa? Ya kepala desa, kades di salahkan, ada yang bilang kades tidak adil, hanya timses atau keluarganya yang dapat bantuan,” ungkapnya.
“Maka untuk mengurai spekulasi seperti ini kita perbaiki bersama DTKS. Maka harus ada tanda tangan pihak-pihak tadi, sehingga data tadi orisinil, tepat dan terkini,” tambahnya.
Terhadap hal ini, Edi Purwanto mendorong pemerintah Provinsi Jambi dalam hal ini Gubernur Jambi untuk melakukan rapat koordinasi terkait DTKS dengan Bupati Walikota se Provinsi Jambi. Tidak hanya itu, Edi Purwanto juga mendorong Dinas Sosial Provinsi Jambi untuk melakukan rapat koordinasi terkait pendataan ini dengan Dinsos Kabupaten Kota se Provinsi Jambi.
“Kita dorong ini, sehingga ada pembaharuan data di Provinsi Jambi. Ada data real yang bisa kita paparkan, termasuk akan sangat mudah kita untuk memprioritaskan anggaran, tidak usah takut untuk perbaiki data ini,” pungkasnya. (*)
