Hentikan Kasus Cek Endra Kampanye di Masa Tenang, Ketua Bawaslu Tanjab Timur Samsedi Diadukan ke DKPP ~ KORANJAMBI.COM

Sabtu, 19 Desember 2020

Hentikan Kasus Cek Endra Kampanye di Masa Tenang, Ketua Bawaslu Tanjab Timur Samsedi Diadukan ke DKPP

kasus cek endra pilgub jambi

Koranjambi.com, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Samsedi, diadukan pelapor Syaiful Bakri ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI karena menghentikan laporan kasus kampanye di masa tenang cagub Jambi 01 Cek Endra.  Laporan itu dikirim ke DKPP pada Jumat 18 Desember 2020. 

Laporan ke DKPP nomor 01/I-P/L-DKPP/2020 itu, mengenai tindakan Bawaslu Tanjab Timur yang menghentikan laporan mengenai kampanye di minggu tenang cagub 01 Cek Endra. Penghentian laporan dilakukan Bawaslu Tanjab Timur pada 15 Desember 2020.

Atas penghentian laporan itu, Bawaslu Tanjab Timur diduga melanggar pasal 6 ayat (2,3) jo pasal 16 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum nomor 2 tahun 2017.

Dalam laporan itu tertulis, kronologis kejadian, pada 7 Desember 2020, pelapor melapor di Bawaslu Provinsi dengan laporan formulir model A.3. Tanda bukti penyampaian laporan nomor 05/LP/PG/05.00/XII/2020, tentang paslon gubernur nomor urut 01 Drs H Cek Endra yang berkampanye di Desa Temanggung, Desa Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, di masa minggu tenang (07 Desember 2020).

Pada tanggal 09 Desember 2020, pelapor mendapat mendapat pemberitahuan tentang status laporan. Lalu pada tanggal 10 Desember 2020, pelapor diberitahu oleh Bawaslu bahwa terlapor Drs H Cek Endra telah dipanggil tetapi tidak datang.

“Artinya, Cek Endra mangkir dari panggilan Bawaslu Tanjab Timur. Ini sudah jelas-jelas menunjukkan bahwa Cek Endra tidak kooperatif dan tidak menghargai lembaga negara Bawaslu,” ungkap Syaiful Bakri, kepada wartawan.

Baca Bawaslu Tanjabtim Dilaporkan ke DKPP, Terkait Kasus Dugaan Kampanye CE di Masa Tenang

Tetapi, meski Cek Endra mangkir dari panggilan Bawaslu Tanjab Timur, pada tanggal 15 Desember 2020, Bawaslu Tanjab Timur menyampaikan bahwa laporan pelapor dihentikan. Alasan Bawaslu bahwa laporan pelapor dihentikan karena tidak memenuhi unsur Pasal 187 ayat (1) UU nomor 10 tahun 2016, tentang perubahan kedua atas UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan gubernur, bupati an walikota menjadi undang-undang.

“Penghentian itu secara sepihak tanpa penjelasan terperinci kepada saya yang dalam hal ini adalah pelapor. Karena itu, saya melaporkan Bawaslu Tanjab Timur ke DKPP karena diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu,” tegas Syaiful, lagi.

Ia berharap DKPP bisa segera mengusut tuntas laporan ini, supaya iklim dekomrasi di Indonesia umumnya dan Jambi khususnya, bisa terjaga. Dan masyarakat masih percaya dengan Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu.

“Sekecil apapun laporan, mestinya ditindaklanjuti dengan serius. Apalagi ini kampanye di minggu tenang. Pelakunya juga seorang Bupati Sarolangun aktif. Jadi sudahlah kampanye di minggu tenang, bupati pulak, kurang unsur apalagi coba?” jabar Syaiful.

Karena itu, jika laporan ini dihentikan dan dianggap Cek Endra yang kampanye di masa tenang boleh oleh Bawaslu Tanjab Timur, maka mestinya semua kandidat kepala daerah di masa datang boleh melakukan hal ini.

“DKPP harus memperhatikan efek negatif ini. Kalau Bawaslu Tanjab Timur menghentikan laporan kasus kampanye di minggu tenang, artinya, besok-besok boleh kampanye di minggu tenang. Masyarakat Indonesia harus tahu dan mencatat kejadian ini,” tambah Syaiful.

Ketika ditanyakan ke Bawaslu Tanjab Timur, Syaiful mendapat keterangan bahwa aturan mengenai minggu tenang tidak ada dalam surat keputusan resmi KPU Provinsi Jambi.

“Apakah dengan tidak adanya SK minggu tenang oleh KPU Provinsi Jambi, berarti Jambi berbeda aturan kampanyenya dengan daerah lain? Saya beranggapan sama saja. Kalau aturan Bawaslu RI sudah mengatur soal larangan kampanye di minggu tenang, berlaku umum di tiap daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berarti KPU di Jambi bukan bagian NKRI kalau begini kejadiannya,” jabarnya.

Selain itu, ia sampai saat ini tidak pernah menerima berita acara penghentian terkait laporan kampanye Cek Endra di minggu tenang itu dari Bawaslu (Gakkumdu).

“Apapun alasannya, yang jelas, Bawaslu Tanjab Timur saya anggap membolehkan kampanye di masa tenang. Kita lihat saja DKPP, kalau tak merespon, ya, ayo, di pilkada berikut ramai-ramai kita kampanye di masa tenang,” tutupnya.

Berikut foto-foto Cek Endra kampanye di minggu tenang, di Kecamatan Sadu, yang jadi lampiran bukti pelapor di Bawaslu: