Batanghari, koranjambi.com – Kegiatan pekerjaan proyek di pemerintah kabupaten Batanghari,Propinsi Jambi akhir tahun 2023 yang lalu mayoritas telah rampung dikerjakan oleh pihak rekanan atau pihak ketiga, namun hingga saat ini memasuki bulan pertama ditahun 2024 sebahagian besar kegiatan tersebut belum dibayarkan oleh pihak Pemkab Batanghari.
Mendengar hal demikian, Wakil II ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Ilhamuddin ketika dikonfirmasi melalui via telpon Whatsappnya oleh salah satu awak media online mengaku kaget.
“loh kok bisa belum dibayarkan,? wah ini jelas merugikan pihak rekanan, ucapnya, (11/01/2024).
Sebagai Waka Dua DPRD Batanghari, (Ilhammudin) berjanji akan segera berkoordinasi bersama ketua DPRD termasuk dengan seluruh anggota Banggar untuk menyikapi hal tersebut.
Lebih lanjut Ilhamuddin pun menjelaskan apakah ini tunda bayar atau gagal bayar,? ketika ditanya terkait pungsi legislasi DPRD dalam pengesahan dan penetapan anggaran dia mengaku pihaknya dalam hal itu hanya mengetahui berdasarkan angka-angka yang telah di buat oleh TAPD.
“Kalau terkait masalah uangnya ada atau tidak yang tahu persis di Bekauda tempatnya”, Katanya.
Selanjutnya dengan nada sedikit meninggi Ilhamuddin pun berujar akan secepat nya memanggil Tim TAPD agar dapat dengan jelas mengetahui penyebab belum dibayarkannya uang sisa pekerjaan tersebut dan hingga saat ini belum ada kejelasan kapan akan dibayarkan.
Bahkan Ilhamuddin berujar, menurut informasi yang ia terima sisa uang yang belum dibayarkan itu sebesar kurang lebih Rp.60,8 Milyar.Apakah ada uangnya atau tidak Wallahu A’lam”, Ujarnya. (nda)
