Koran Jambi, Usai aksi demontrasi dan pemblokiran jalan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Sridadi, Kapolda Jambi bersama Pemkab Batanghari serta unsur Forkopimda Batanghari menggelar rapat bersama.
Mengenai hal tersebut Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan, pihak Pemkab Batanghari bersama Polda Jambi mencoba merespon keresahan yang dialami oleh masyarakat.
“Berawal dari Pemblokiran jalan segala macam hal itu, direspon cepat oleh stakeholder terkait, kapolda hadir di sini, bagaimana kita menyatukan persepesi dalam rapat ini,” ujarnya, Rabu 08/06/2022.
Fadhil menambahkan, Pemda Batanghari pun menyadari batas kewenangan yang dimiliki, begitu pula dengan pihak kepolisian. Namun, bagaimana keterbatasan ini tetap bisa mengurai permasalahan yang terjadi nanti rekomendasi hasil rapat ini akan kita sampaikan kepada pihak pihak terkait yang punya kewenangan terhadap tata kelola angkutan batubara ini.
Terkait bagaimana teknis pelaksanaan nantinya, Fadhil menyebutkan, hasil tersebut baru dapat dilaksanakan setelah mereka melaporkan kepada pihak yang lebuh berwenang.
“Setelah direspon oleh pihak berwenang terkait tata kelola, baru kita action. Kita tidak boleh bekerja di luar kewenangan, masyarakat mudah-mudahan memahami ini, sebagai perpanjangan tangan masyarakat Batanghari, pemerintah daerah tetap akan memperjuangkan hak-hak yang mesti didapatkan oleh masyarakat terutama soal keselamatan bersama, semuanya harus selamat, masyarakat selamat, orang yang bekerja terkait batubara, sopir harus selamat,” tegasnya.
Salah satu solusi permanen untuk mengatasi masalah armada batubara yakni dibuatjya jalan khusus angkutan batubara. Bahkan benerapa waktu lalu Gubernur Jambi sudah memaparkan berbagai solusi terkait masalah yang terjadi.
“Tapi jalan khusus masih dalam proses, dan kita tidak tahu prosesnya berapa lama. Menjelang itu jadi, harus ada solusi tercepatnya. Paling tidak mengurangi beban yang dihadapi oleh masyarakat,” tutup Fadhil. (cr01)
