Wakili Bupati, Sekda Buka Uji Kompetensi Mutasi/ Rotasi PTT Kabupaten Batanghari  

Koran Jambi, Batanghari- Bupati Batanghari, Muhammad Fadhil Arief diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) M. Azan buka langsung kegiatan Uji Kompetensi dalam rangka Mutasi/ Rotasi Penjabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di Bumi Serentak Bak Regam Tahun 2022.

 

Kegiatan yang berpusat Ruang Pola Besar Bappeda Kabupaten Batanghari itu juga dihadiri oleh, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekda Batanghari, para Kepala OPD Batanghari serta tamu undangan lain-nya, Kamis 04/08/2022.

 

Bupati Batanghari dalam sambutanya yang diwakili Sekda, M. Azan mengatakan, pemerintah Batanghari sudah berkomitmen untuk mengembangkan budaya birokrasi.dan harmonis.

 

“Sesuai dengan Visi Misi Batanghari Tangguh, Pemkab Batanghari sudah komitmet untuk bersinergitas dalam pembangunan daerah dan desa, evaluasi kinerja dan uji kompetensi Pejabat pimpinan tinggi saat ini adalah untuk memantapkan tata kelola penyelenggaran pemerintah yang baik,” Kata Azan.

 

Sekda juga mengatakan, untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

 

“Pelaksanaan promosi jabatan didasarkan pada kebijakan dan manajemen ASN yang dilakukan sesuai dengan kualifikasi, kompentensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang,” imbuhnya.

 

Untuk diketahui, dalam rangka pengisian jabatan tinggi harus pula memperhatikan sembilan sistim menit, meliputi kriteria.

 

1. Seluruh pejabat memiliki standar kompetensi jabatan.

2. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja.

3. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka.

4. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta.

5. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian yang objektif dan transparan.

6. Menerapkan kode etik dan kode prilaku Pengawai ASN.

7. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja.

8. Memberikan perlindungan kepada Pengawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang.

9. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang berintergrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN. (Cr01)

Baca berita terbaru di JAMBISERU.COM