Batanghari, koranjambi.com -DPRD Batanghari gelar Rapat Paripurna dalam rangka penandatanganan fakta integritas, penyusunan dan pengesahan APBD TA 2024 bebas dari korupsi dan penandatanganan nota kesepakatan KUA PPAS RAPBD TA 2024 Kabupten Batanghari.
Acara tersebut berpusat di ruang Paripurna DPRD Batanghari dan turut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Batanghari, Ketua DPRD beserta Waka I dan II, Sekwan, Unsur Forkopimda, Anggota Dewan, Para OPD, Camat, Lurah, Kades serta tamu undangan lainnya, Senin (14/08/2023).
Dalam sambutanya Bupati Batang Hari mengatakan dirinya mendapat laporan dari TAPD bahwa DPRD menambah pendapatan asli daerah (PAD), ia juga mengatakan Pemkab bukan tidak berani menambah melainkan menyesuaikan dengan suatu asi dan kondisi di Batang Hari.
“Namun kalau kawan-kawan DPRD optimis kita akan lebih percaya diri lagi, kenapa ? pada saat kita menggali PAD pasti ada senggolan. Pertama bahwa tarif PAD kita hampir semuanya nilainya ditetapkan lima belas tahun yang lalu, tidak update lagi dengan nilai kekinian, kemudian zonanya juga tidak menghasilkan dengan baik,” Kata MFA.
Lanjutnya, dulu Bulian tidak seperti ini, dulu juga sridadi tidak mahal tanahnya. Sekarang kita sesuaikan dengan kriteria, tapi minta maaf kami bapak ibu semua anggota DPRD Batang Hari ini belum sesuai dengan updating hari ini, supaya jangan terkejut, jadi perlahan-lahan kita akan naikkan.
Dikatakannya, yang jadi satu penghalang kita, kadang-kadang kita tidak bersama untuk memberikan informasi yang samo tentang kalau mau PAD naik ya begitu resikonya, pasti ada yang terganggu.
“Jadi kadang-kadang kita berbicara bagaimana PAD dinaikkan tapi pas kita update PBB sesuai kekinian malah protes lagi. Loh kok mahal nian? dulu PBB nya cuma tiga ribu kok jadi tiga puluh ribu, ya karna harga tanahnya jauh diatas itu,” ujarnya. (nda)
